Dua tahun lagi program MDGs (Millenium Development Goals) akan berakhir, namun Panja MDGs BKSAP (Badan Kerjasama Antar Parlemen) DPR RI menilai pemerintah belum sepenuhnya bisa menciptakan atau mewujudkan delapan butir kesepakatan MDGs yang telah disepakati sekitar 189 negara perwakilan PBB pada September 2000 silam.

Hal tersebut terungkap saat rapat Panja MDGs BKSAP DPR RI pada Rabu (3/7)di Jakarta. Menurut Anggota BKSAP yang  sekaligus sebagai Ketua Panja MDGs, Nurhayati Ali Assegaf  ada tiga butir MDGs yang belum terwujud dalam masyarakat Indonesia. Hal tersebut meliputi penurunan angka kematian ibu melahirkan dan bayi, meningkatkan kesehatan ibu serta memerangi HIV/AIDS, Malaria dan penyakit menular lainnya.

“Seperti yang disampaikan Ibu Menteri Kesehatan tadi, bahwa Goals atau tujuan MDGs ke 4 dan 5 berupa menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan bayi memang masih sangat sulit. Hal tersebut menurut Menkes karena mengingat letak geografis Indonesia yang begitu besar sehingga masih ada kendala yang dialami oleh pemeritah, terutama setelah berlakunya Otonomi Daerah, dimana daerah memiliki kekuasaan tersendiri dalam mengatur daerahnya masing-masing,”ungkap Nurhayati.

Meski demikian Nurhayati menilai,hal tersebut tidak serta merta dapat menjadi alasan untuk pemerintah tidak bisa mencapai MDGs butir ke 4 dan 5. Karena menurut Nurhayati hal tersebut sudah merupakan amanat UUD 1945 dimana Negara menjamin kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dikatakan Nurhayati, DPR RI juga sudah membuat panja MDGs sejak 2010, dimana setiap tahunnya DPR RI akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah apa yang seharusnya dilakukan pemerintah ke depannya. Selain tentunya, melakukan pengawasan-pengawasan.

“Disini saya melihat belum tercapainya MDGs itu sendiri karena masih lemahnya sosialisasi. Bagaimana mungkin ada aparat Pemda tidak mengetahui apa itu MDGs. Sehingga kami menilai selama ini sepertinya sosialisasi yang dijalankan pemerintah untuk MDGs ini yang kurang tepat, sehingga ada hambatan komunikasi antara pusat dan daerah,”jelas Nurhayati.

Nurhayati berharap di waktu MDGs yang tinggal dua tahun lagi, pemerintah dapat mengejar ketertinggalan tersebut, terlebih lagi Indonesia akan menjadi Co chair dalam merumuskan Goals atau tujuan setelah berakhirnya MDGs ini pada 2015 mendatang.(Ayu) foto:ry